BEA METERAI

Bea Meterai merupakan pajak yang dikenakan terhadap dokumen yang menurut undang – undang Bea Meterai menjadi objek Bea Meterai.

DASAR HUKUM

1.      UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai

2.      Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakkan Bea Meterai

3.      Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.03/2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.03/2000 tentang Bentuk, Ukuran, Warna, Dan Desain Meterai Tempel Tahun 2005

4.      Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133b/KMK.04/2000 tentang Pelunasan Bea Meterai dengan Menggunakan Cara Lain

5.      Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-122b/PJ./2000 tentang Tata Cara Pelunasan Bea Meterai dengan membubuhkan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan.

6.      Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-122c/PJ./2000 tentang Tata Cara Pelunasan Bea Meterai dengan membubuhkan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Teknologi Percetakan

7.      Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-122d/PJ./2000 tentang Tata Cara Pelunasan Bea Meterai dengan membubuhkan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistem Komputerisasi

8.      KeputusanMenteri Keuangan Nomor 476/KMK.03/2002 tentang Pelunasan Bea Meterai dengan Cara Pemeteraian Kemudian

9.      Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-02/PJ./2003 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian

10.  Surat Edaran Nomor 29/PJ.5/2000 tentang Dokumen Perbankan yang Dikenakkan Bea Meterai

ISTILAH – ISTILAH

·         Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan begi seseorang dan atau pihak lain yang berkepentingan.

·         Benda Meterai adalah Meterai Tempel dan Kertas Meterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

·         Tanda Tangan adalah tanda tangan sebagaiman lazimnya dipergunakan, termasuk pula paraf, teraan atau cap tanda tangan atau cap paraf, teraan cap nama atau tanda lainnya sebagai pengganti tanda tangan.

·         Pemeteraian Kemudian adalah suatu cara pelunasan Bea Meterai yang dikeluarkan oleh pejabat pos atas permintaan pemegang dokumen yang Bea Meterainya belum dilunasi sebagaimana mestinya.

·         Pejabat Pos adalah Pejabat PT Pos dan Giro yang diserahi tugas melayani permintaan pemeteraian kemudian.

OBJEK BEA METERAI

Pada prinsipnya dokumen yang harus dikenakkan Bea Meterai adalah dokumen yang menyatakan nilai nominal sampai jumlah tertentu, dokumen yang bersifat perdata dan dokumen yang digunakan dimuka pengadilan, antara lain :

a)      Surat Perjanjian dan Surat – Surat Lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, keadaan atau kenyataan yang bersifat perdata.

b)      Akta – Akta Notaris termasuk salinannya.

c)      Akta – Akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah termasuk rangkap – rangkapnya.

d)      Surat yang memuat jumlah uang yaitu :

·         Yang menyebutkan penerimaan uang

·         Yang menyatakan pembukuan uang dalam rekening bank

·         Yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank

·         Yang berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagian telah dilunasi atau diperhitungkan

e)      Surat berharga seperti wesel, promes, aksep, dan cek

TIDAK DIKENAKAN BEA METERAI

A.     Secara umum dokumen yang tidak dikenakan Bea Meterai adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi intern perusahaan, berkaitan dengan pembayaran pajak dan dokumen negara.

B.     Dokumen yang tidak termasuk objek Bea Meterai adalah :

1.      Dokumen yang berupa :

·         Surat penyimpanan barang

·         Konosemen

·         Surat angkutan penumpang dan barang

·         Keterangan pemindahan yang dituliskan diatas dokumen surat penyimpanan barang, konosemen, surat angkutan penumpang dan barang

·         Bukti untuk pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim

·         Surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim

·         Surat – surat lainna yang dapat di samakan dengan surat – surat diatas.

2.      Segala bentuk ijazah.

3.      Tanda terima gaji, unang tunggu, pensiun, uang tunjangan dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja serta surat – surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu.

4.      Tanda bukti penerimaan uang negara dan kas negara, kas pemerintah daerah dan bank.

5.      Kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat disamakan dengan itu ke kas negara, kas pemerintah daerah dan bank.

6.      Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi.

7.      Dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi, dan badan lainnya yang bergerak dibidang tersebut.

8.      Surat gadai yang diberikan oleh Perum Pegadaian.

9.      Tanda pembagian keuntungan atau bunga dan efek, dengan nama dan bentuk apapun.

sumber :
 Drs.Damanhuri, Mm 
Staf Pengajar Di Politeknik API Yogyakarta